Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Foto: Oji/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai besarnya investasi di sejumlah wilayah, khususnya luar Pulau Jawa atau daerah, tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Padahal, menurutnya, keinginan Presiden Joko Widodo bahwa dengan hadirnya investasi yang besar mampu berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan di masyarakat.

“Berdasarkan data BPS dan beberapa data yang kami terima menunjukkan bahwa investasi yang besar tidak sejalan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat,” ujar Mufti saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Ia mengambil contoh dua provinsi yang mengalami ketimpangan tersebut. Yaitu di Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan. Di Sultra, sejak 2018 hingga kuartal III 2021 nilai investasi yang telah ditanam sampai sekitar Rp70,9 triliun. Tetapi angka kemiskinannya masih di angka 11,6 persen. Di Sumsel, dengan kumulatif investasi yang sama hingga kuartal III 2021, yaitu sekitar Rp116,3 triliun angka kemiskinannya sekitar 12,8 persen.

“Angka kemiskinan di kedua provinsi ini, jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional yang berada di angka 9 persen. Coba kita bandingkan di Bangka Belitung yang investasi di sana tidak besar yang hanya Rp 14,2 triliun, tapi kemiskinannya hanya 4,7 persen. Maka harapan kami peningkatan investasi ini juga perlu dibarengi dengan target-target kesejahteraan masyarakat. Karena memang itu tujuan investasi,” ujar Mufti.

Diketahui, berdasarkan paparan dari Menteri Bahlil, tren realisasi investasi Jawa dan Luar Jawa mengalami pergeseran mengarah ke luar Jawa sejak 2020 hingga 2021. Yaitu, pada 2019 realisasi investasi di Luar Jawa sebesar 46,3 persen, pada 2020 naik menjadi 50,5 persen, dan pada 2021 naik menjadi 52 persen. Hal ini merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur di Luar Pulau Jawa yang masif sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. (rdn/sf)